Diharapkan untuk menyebarluaskan informasi lowongan terbaru November 2018 ini kepada semua anggota keluarga, sanak saudara dan juga teman, agar mereka juga sama-sama mengetahui info lowongan kerja terbaru yang sedang dibuka. Cukup tekan:
"KLIK"
tombol
"G+1" ==>
Sejarah
Secara formal pemerintah Indonesia mulai ikut menangani pangan pada zaman penjajahan Belanda, ketika didirikannya Voedings Middelen Fonds (VMF) yang bertugas membeli, menjual, dan menyediakan bahan makanan. Dalam masa penjajahan Jepang, VMF dibekukan dan muncul lembaga baru bernama Nanyo Kohatsu Kaisha atau Nanyō Kōhatsu K.K. (南洋興発株式会社 Nan'yō Kōhatsu Kabushiki Kaisha, disingkat Nankō?). Pada masa peralihan sesudah kemerdekaan RI terdapat dualisme penanganan masalah pangan. Di daerah Kekuasaan Republik Indonesia, pemasaran beras dilakukan oleh Kementrian Pengawasan Makanan Rakyat (PMR) - Jawatan Persediaan dan Pembagian Bahan Makanan (PPBM), sedangkan daerah-daerah yang diduduki Belanda, VMF dihidupkan kembali. Keadaan ini berjalan terus sampai VMF dibubarkan dan dibentuk Yayasan Bahan Makanan (Bama).Dalam perkembangan selanjutnya terjadi perubahan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah. Bama yang berada di bawah Kementrian Pertanian masuk kedalam Kementrian Perekonomian dan diubah menjadi Yayasan Urusan Bahan Makanan (YUBM). Sedangkan pelaksanaan pembelian padi dilakukan oleh Yayasan Badan Pembelian Padi (YBPP) yang dibentuk di daerah-daerah dan diketuai oleh Gubernur.
Berdasarkan Peraturan Presiden No.3 Tahun 1964, dibentuklah Dewan Bahan Makanan (DBM). Sejalan dengan itu dibentuklah Badan Pelaksana Urusan Pangan (BPUP) peleburan dari YUBM dan YBPP-YBPP.
Yayasan BPUP ini bertujuan antara lain:
- Mengurus bahan pangan
- Mengurus pengangkutan dan pengolahannya
- Menyimpan dan menyalurkannya menurut ketentuan dari Dewan Bahan Makanan (DBM).
Memasuki Era Orde Baru setelah ditumpasnya pemberontakan G30S, penanganan pengendalian operasional bahan pokok kebutuhan hidup dilaksanakan oleh Komando Logistik Nasional (Kolognas) yang dibentuk dengan Keputusan Presidium Kabinet Ampera Nomor 87 Tahun 1966. Namun peranannya tidak berjalan lama karena pada tanggal 10 Mei 1967, lembaga tersebut dibubarkan dan dibentuk Badan Urusan Logistik (Bulog) berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 114/Kep/1967.
Kehadiran Bulog sebagai lembaga stabilisasi harga pangan memiliki arti khusus dalam menunjang keberhasilan Orde Baru sampai tercapainya swasembada beras tahun 1984. Menjelang Repelita I (1 April 1969), struktur organisasi Bulog diubah dengan Keppres RI No.11/1969 tanggal 22 Januari 1969, sesuai dengan misi barunya yang berubah dari penunjang peningkatan produksi pangan menjadi buffer stock holder dan distribusi untuk golongan anggaran. Kemudian dengan Keppres No.39/1978 tanggal 5 Nopember 1978 Bulog mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian harga beras, gabah, gandum dan bahan pokok lainnya guna menjaga kestabilan harga, baik bagi produsen maupun konsumen sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah.
Dalam Kabinet Pembangunan VI Bulog sempat disatukan dengan lembaga baru yaitu Menteri Negara Urusan Pangan. Organisasinyapun disesuaikan dengan keluarnya Keppres RI No.103/1993. Namun tidak terlalu lama, karena dengan Keppres No.61/M tahun 1995, Kantor Menteri Negara Urusan Pangan dipisahkan dengan Bulog dan Wakabulog pada saat itu diangkat menjadi Kabulog.
Pemisahan Menteri Negara Urusan Pangan dan Bulog mengharuskan Bulog menyesuaikan organisasinya dengan Keppres No.50 tahun 1995 tanggal 12 Juli 1995. Status pegawainyapun terhitung mulai tanggal 1 April 1995 berubah menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Keppres No.51 tahun 1995 tanggal 12 Juli 1995.
Memasuki Era Reformasi, beberapa lembaga Pemerintah mengalami revitalisasi serta reformasi termasuk Bulog. Melalui Keppres RI No.45 tahun 1997 tugas pokok Bulog hanya dibatasi untuk komoditi beras dan gula pasir. Tugas ini lebih diciutkan lagi dengan Keppres RI No.19 tahun 1998 dimana peran Bulog hanya mengelola komoditi beras saja.
Mengawali Milenium III, sesuai Keppres No.29 tahun 2000 tanggal 26 Februari 2000, Bulog diharapkan lebih mandiri dalam usahanya. Bulog baru dengan fungsi utama manajemen logistik ini diharapkan lebih berhasil dalam mengelola persediaan, distribusi dan pengendalian harga beras serta usaha jasa logistik.
Setelah sempat diberlakukan Keppres RI No.106 tahun 2000 dan Keppres RI No.178/2000, Bulog saat ini beroperasi berdasarkan Keppres No.103/2001 tanggal 13 September 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja LPND sebagaimana telah diubah dengan Keppres RI No.3/2002 tanggal 7 Januari 2002 serta Keppres RI No.110/2001 tanggal 10 Oktober 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I LPND sebagaimana telah diubah dengan Keppres RI No.5 /2002 tanggal 7 Januari 2002.
Kemudian pada Rakortas Kabinet tanggal 13 Januari 2003, Presiden memutuskan menyetujui penetapan RPP menjadi PP dan ditetapkanlah PP No. 7 Tahun 2003 Tentang Pendirian Perum Bulog tanggal 20 Januari 2003 (Lembaran Negara Nomor 8 tahun 2003).
Tugas BULOG Sesuai dengan Keppres No. 103 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi LPND, Pasal 40: BULOG mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen logistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Informasi Lowongan Kerja Badan urusan Logistik
Diploma III :
- Pemasaran
- Perpajakan
- Keuangan
- Akuntansi
- Manajemen
- Teknik Elektro
- Teknik Mesin
- Teknik Industri
- Teknik Pertanian
- Teknik Informatika
- Teknik Sipil
- Teknik Arsitektur
- Ilmu Komunikasi
- Kearsipan
- Administrasi Niaga
- Sekretaris
- Analis Kimia
- Transportasi/Logistik
SMK dengan Program Studi Keahlian :
- Teknik Mesin, dengan jurusan :
- Teknik Permesinan
- Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri
- Mekanisme Pertanian
- Agribisnis Pertanian denagn jurusan :
- Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian
- Administrasi dengan jurusan :
- Administrasi Perkantoran
- Keuangan dengan jurusan :
- Akuntansi
- Tata Niaga dengan jurusan :
- Pemasaran
Persyaratan Umum :
- Warga Negara Indonesia
- Pria/Wanita usia maksimal 27 tahun (D.III) dan maksimal 22 tahun (SMK) per 30 September 2015
- Status Keluarga belum menikah (single)
- IPK minimal 2.75 untuk PTN dan minimal 3.00 untuk PTS (D.III) dan nilai ujian nasional minimal 7 (SMK)
- Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia
- Bersedia mengikuti ikatan dinas di Perum BULOG selama 3 tahun
- Bersedia membayar denda Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)jika mengundurkan diri selama ikatan dinas
- Bersedia tidak menikah selama dalam masa percobaan 1 (satu) tahun
- Pernyataan tidak pernah teribat dalam penggunan NAPZA
- Berkelakuan baik yang dinyatakan dalam Surat Keterangan Catatan Kepolisian/SKCK (dapat disusulkan saat verifikasi pengumuman kelulusan administrasi)
- Sehat jasmani, rohani, tidak bertato, tidak bertindik dan tidak ada riwayat penyakit keras (yang dinyatakan dalam surat keterangan sehat oleh Rumah Sakit Pemerintah)
- Pernyataan butir 5, 6, 7, 8 dan 9 dituangkan dalam surat pernyataan bermaterai (dapat diunduh di web pendaftaran)
Batas Lamaran 24 Oktober 2015
Sumber
loading...
Itulah untuk Informasi Lowongan Kerja BULOG Bulan November 2018 yang kami sajikan untuk anda. Situs ini terdapat juga beberapa informasi lowongan kerja lainnya yang terkait dengan lowongan kerja diatas, yaitu Info Lowongan Kerja Desember 2018. Diharapkan untuk membagikan jugs informasi informasi lowongan pekerjaan terbaru ini dengan tekan "klik" tombol "Share" dibawah ini untuk dapat disebarluaskan kepada keluarga, sanak saudara dan juga teman yang saat ini sedang mencari lowongan pekerjaan. Semoga informasi lowongan kerja yang kami sajikan bermanfaat bagi anda semua yang sedang mencari pekerjaan dan mendapat pekerjaan sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan. Silahkan anda baca juga Info Lowongan Kerja Desember 2018 lainnya.
